Apa Hukum Itu Menurut Anda?

Pengertian Hukum Menurut Ahli - Definisi Hukum

Pengertian hukum - Berikut ini adalah koleksi artikel yang saya ambil dari beberapa referensi internet mengenai definisi hukum di Indonesia dan seputar pengertian/arti dari hukum itu sendiri. Selamat dipelajari dan semoga berguna.

Apakah hukum itu?
Menurut Daliyo, dkk, (1989: hal 30), Hukum pada dasarnya adalah (1) peraturan tingkah laku
manusia, (2) yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, (3) yang bersifat memaksa,
harus dipatuhi, (4) dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu
pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).
Hukum objektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota
masyarakat. Dari sini berkembang pengertian (1) hubungan hukum, yaitu hubungan antar sesama
anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dan (2) subyek hukum, yaitu masing-maSing
anggota masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum.

Apakah Fungsi hukum?
Menurut Daliyo, dkk, (1989: hal 40-41), hukum berfungsi untuk, (1) menjadi alat ketertiban dan
keteraturan masyarakat, (2) menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, (3)
menjadi alat penggerak pembangunan karena mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga
dapat dipakai sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik, (4)
menjadi alat kritik, bukan hanya untuk mengawasi masyarakat namun juga mengawasi
pemerintah, para penegak hukum, dan aparatur pengawasan itu sendiri.

Apakah hukum Perdata itu?
Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 71), Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur
tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul
dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.
Hukum Perdata dibagi menjadi, (1) Hukum perorangan ± personenrecht, (2) Hukum keluarga ±
familierecht, (3) Hukum harta kekayaan ± vermogensrecht, (4) Hukum waris ± erfrecht.
Menurut KUH Perdata (BW), hukum perdata dibagi menjadi 4, (1) Hukum tentang orang ± buku
I, (2) Hukum tentang benda ± buku II, (3) Hukum tentang perikatan ± buku III, (4) Hukum
tentangg pembuktian dan kadaluwarsa ± buku IV.

Apakah hukum Pidana itu?
Menurut Daliyo, dkk (1989: 73-75), Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang
pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan
pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau
siksaan bagi yang bersangkutan.

Kepentingan umum yang dimaksud adalah (1) badan peraturan perundangan negara seperti
negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah,
dan sebagainya, (2) kepentingan hukum setiap manusia misalnya jiwa, tubuh, kemerdekaan,
kehormatan, dan harta benda.

Hukum Pidana dibedakan sebagai berikut

1. Hukum Pidana Obyektif, yaitu peraturan yang memuat perintah dan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi para pelanggarnya. Dibagi menjadi dua:

1. Hukum Pidana Materiil, yaitu semua peraturan yang merumuskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang
   diterapkan. Hukum Pidana materiil dibedakan lagi menjadi

• Hukum Pidana Umum

• Hukum Pidana Khusus (misalnya Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana
  Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi)

2. Hukum Pidana Formil adalah peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara
   mempertahankan berlakunya hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil memproses
   bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan
   tindak pidana (makanya disebut sebagai Hukum Acara Pidana)

2. Hukum Pidana Subyektif adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan
   hukum obyektif, karena tidak dibenarkan setiap orang bertindak sendiri, menghukum seseorang
   yang telah melakukan tindak pidana.

Dibawah ini adalah beberapa pengertian hukum menurut pendapat para ahli.

Grotius
Perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan.

Van Vanenhoven
Suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari gejala-gejala lain.

Perpres No. 3/2012: 45% Luas Kalimantan Untuk Paru-Paru Dunia

Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 3182 kali

Perbatasan Entikong

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 5 Januari 2012 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan. Dalam Perpres ini, pemerintah menegaskan bahwa untuk kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikt 45% dari luas Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Selebihnya penataan Tata Ruang Pulau Kalimantan itu untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk tenaga listrik; pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; pusat perkebunan kelapa sawit, karet dan hasil hutan secara berkelanjutan; kawasan beranda negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Malaysia; pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air; kawasan ekowisata berbasis hutan tropis dan wisata budaya Kalimantan; jaringan transportasi antarmoda; dan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.